LOSARIPOST.com - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bone pada Rabu 17 Juni 2026. 

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap sekaligus sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bone, DPRD Kabupaten Bone, aparat penegak hukum, dan instansi terkait terhadap berbagai persoalan yang dinilai menjadi perhatian publik.

Jenderal Lapangan aksi, Fahri Bibi Saputra, menyampaikan bahwa aksi tersebut lahir dari hasil kajian akademik terhadap sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Bone dan dianggap membutuhkan penyelesaian secara serius serta terbuka.

“Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bone hadir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Fahri Bibi Saputra saat menyampaikan pernyataan sikap di depan Kantor DPRD Bone.

Dalam pernyataannya, massa aksi menyoroti sejumlah isu, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), realisasi Universal Health Coverage (UHC), dugaan aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, pengangkatan 17 tenaga ahli, hingga keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bone.

Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi penolakan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwifungsi ABRI dalam bentuk baru, evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG termasuk dugaan dampak lingkungan, serta keterbukaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan KDMP.

Selain itu, massa juga mendesak realisasi penuh program UHC sesuai perencanaan daerah agar seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata. 

Mereka juga meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah melakukan investigasi terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Cenrana dan wilayah lainnya.

Tidak hanya itu, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi menjadi salah satu poin yang disuarakan. 

Massa juga meminta pemerintah membuka dasar hukum, mekanisme pengangkatan, tugas, fungsi, serta besaran anggaran bagi 17 tenaga ahli yang telah diangkat, sekaligus mendorong DPRD melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.

Terkait keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM), massa mendesak dilakukan audit, evaluasi, dan penertiban terhadap seluruh tempat yang beroperasi di Kabupaten Bone.

Fahri Bibi Saputra menegaskan, DPRD Kabupaten Bone juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah.

“Kami memberikan waktu satu bulan kerja kepada pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan seluruh instansi terkait untuk menunjukkan langkah konkret serta pernyataan resmi atas tuntutan ini,” katanya.

Ia menambahkan, apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ada perkembangan yang dinilai nyata dan profesional, maka CIPAYUNG Plus dan BEM Kabupaten Bone akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar serta memperluas pengawalan melalui media massa, media digital, dan jaringan organisasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Lebih lanjut, massa juga menyatakan akan mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab apabila berbagai persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang jelas dan terukur.

Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan penyerahan tuntutan kepada pihak DPRD Kabupaten Bone. 

Hingga aksi berlangsung, massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara terbuka dan bertanggung jawab.