LOSARIPOST.com – DPRD Sulawesi Selatan mendatangi Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Rabu 9 September 2026.

Pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.

Rombongan DPRD Sulsel dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif, Kadir Halid, Muhammad Sadar, Lukman B Kady, Andi Anwar Nugraha, Andi Anwar Purnomo, Asniati, dan Rinto Kadang.

Rombongan diterima Region Manager Retail Sales Sulawesi Mardian bersama Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom.

Cicu mengatakan kedatangan DPRD Sulsel merupakan tindak lanjut dari banyaknya aspirasi masyarakat terkait kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg. Aduan tersebut diterima DPRD baik secara langsung maupun melalui media sosial.

"Kehadiran kami di sini karena banyaknya aspirasi yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun lewat sosial media sebagai wakil rakyat dari Provinsi Sulawesi Selatan," kata Cicu.

Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM belum sepenuhnya teratasi meski DPRD Sulsel sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina pada 18 Agustus 2026.

Ia menyebut kondisi tersebut ditandai dengan panjangnya antrean di hampir seluruh SPBU di Sulsel. Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kelangkaan LPG 3 Kg serta pemadaman listrik bergilir.

"Setelah rapat tersebut, teman-teman merasa masalah yang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan belum bisa terpecahkan secara sempurna. Karena itu, hari ini kami ingin langsung mendengarkan penjelasan dari Pertamina," ujarnya.

Cicu menegaskan DPRD Sulsel tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga langkah konkret Pertamina untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Kami berharap mendapatkan jawaban bukan hanya penjelasan, tetapi seperti apa konkret tindak lanjut dari teman-teman Pertamina terkait dengan hal-hal yang sedang dihadapi masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel telah membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menangani persoalan BBM.