LOSARIPOST.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menemukan adanya fasilitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak beroperasi saat meninjau langsung sejumlah SPBU di Kota Makassar.

Temuan itu didapati Appi ketika mengecek kondisi SPBU di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Jumat 11 September 2026. 

Peninjauan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Appi menemui pihak Pertamina untuk membahas persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Makassar.

Di SPBU tersebut, antrean kendaraan masyarakat masih terlihat. Appi kemudian berdialog langsung dengan sejumlah pengendara untuk mendengar kondisi yang mereka alami saat mengisi BBM.

Kedatangan Appi juga mendapat sambutan dari warga yang berada di lokasi. Ia mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi antrean di lapangan sekaligus mencari langkah konkret agar waktu tunggu masyarakat dapat dikurangi.

"Saya ke sini di SPBU melihat kondisi yang ada di lapangan, kita pastikan antrean panjang bisa dicarikan solusi. Kita meminta pihak Pertamina dan pengelola SPBU aktivasi semua instrumen," kata Appi.

Saat mengecek fasilitas pengisian, Appi mendapati tidak seluruh nozzle atau dispenser BBM dapat digunakan. Dari sejumlah nozzle yang tersedia, terdapat dua unit yang diketahui tidak beroperasi.

Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian Appi. Menurutnya, fasilitas yang tersedia semestinya dimaksimalkan, terlebih ketika antrean kendaraan sedang padat.

"Kalau ada jumlah nozzle, ya dioptimalkan semuanya. Jangan sampai tidak berfungsi. Ini bisa menambah antrean panjang," ujar Appi.

Ia menilai, persoalan antrean BBM tidak bisa hanya diselesaikan dengan memastikan ketersediaan pasokan. Sistem pelayanan di SPBU juga perlu dibenahi agar kapasitas pengisian dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Appi juga menyoroti durasi pelayanan yang menurutnya turut berpengaruh terhadap panjangnya antrean. Semakin lama proses pengisian, semakin banyak kendaraan yang menunggu di belakangnya.

"Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat," tegasnya.

Meski demikian, Appi mengingatkan agar percepatan pelayanan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta Pertamina bersama pengelola SPBU mencari mekanisme pelayanan yang lebih efisien tanpa mengabaikan ketentuan.

Menurut Appi, antrean BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas warga. Masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama di SPBU, sementara kendaraan yang mengular berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.

"Ini menyangkut kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena ngantre di SPBU," tuturnya.

Karena itu, Appi meminta seluruh fasilitas pengisian yang masih tersedia dapat difungsikan secara optimal. Jika keterbatasan operator menjadi salah satu penyebab tidak beroperasinya nozzle, penambahan petugas juga dinilai perlu dipertimbangkan.

"Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU," katanya.

Appi juga mendorong agar penanganan antrean tidak hanya berfokus pada penambahan pasokan. Menurutnya, pola kedatangan kendaraan hingga mekanisme pengisian perlu diatur agar penumpukan tidak terjadi dalam waktu bersamaan.

"Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur," imbuh Appi.

Ia meminta Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait duduk bersama untuk menyusun langkah penanganan yang dapat diterapkan di lapangan.

Bagi Appi, persoalan antrean BBM harus segera diurai tanpa terjebak pada perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab. Pemerintah, kata dia, lebih berkepentingan memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan aktivitas warga tidak terus terganggu.

"Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama," pungkas Appi.