LOSARIPOST.com - Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan meminta PT Pertamina membuka data penyaluran dan kuota Solar secara transparan, menyusul masih ditemukannya kekosongan BBM jenis tersebut di sejumlah SPBU di luar Kota Makassar. 

Selain itu, GPEI mendesak Pertamina memberikan kepastian solusi beserta target waktu penanganan kelangkaan Solar yang berdampak terhadap aktivitas logistik dan dunia usaha.

“Pelaku usaha itu yang dibutuhkan adalah kejelasan data. Kejelasan data itu berapa sih selama ini kuota yang didistribusikan oleh Pertamina ke SPBU sampai ke masyarakat,” ujar Ketua DPD GPEI Sulsel Arief R Pabettingi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu 17 September 2026.

Menurutnya, data tersebut penting agar persoalan kelangkaan Solar dapat dilihat berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan asumsi.

Selain data, GPEI meminta Pertamina menjelaskan langkah penyelesaian apabila kondisi kelangkaan masih berlangsung dalam waktu satu minggu, satu bulan, bahkan hingga akhir tahun.

“Yang kedua adalah kejelasan solusi. Nah, kejelasan solusi ini sampai sejauh mana kalau misalnya satu minggu, satu bulan, bahkan menjelang sampai akhir tahun kira-kira kalau terjadi dampak seperti ini, apa solusinya?” katanya.

Arief juga meminta adanya target waktu yang jelas dari setiap solusi yang telah disepakati dalam RDP.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena hingga kini masih terdapat SPBU di luar Kota Makassar yang disebut belum memiliki stok Solar.

“Yang ketiga, kejelasan waktu pelaksanaan. Kapan target mau dilaksanakan ini? Kenapa? Karena sampai hari ini antrean itu masih terjadi. Kalau dalam Kota Makassar sudah kecil, tetapi luar kota itu, khusus Solar, masih ada SPBU yang tidak punya, masih kosong,” ujarnya.

Arief berharap tujuh poin rekomendasi yang dihasilkan dalam RDP tidak berhenti sebagai dokumen rapat. Ia meminta DPRD Sulsel ikut mengawal pelaksanaannya dan memastikan rekomendasi tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.

“Semua catatan hari ini jangan hanya di atas kertas, tetapi hadir di lapangan, sehingga memberikan semacam kekuatan moral kepada pelaku usaha,” katanya.

Ia mengingatkan, dampak kelangkaan Solar tidak berhenti pada kendaraan yang kesulitan mengisi BBM. Jika kendaraan logistik berhenti, pergerakan kontainer ikut terhambat dan pada akhirnya aktivitas ekspor Sulsel dapat terdampak.

“Kelangkaan Solar itu hanya titik air. Tapi yang kita butuhkan adalah kalau Solar tidak ada, mobil berhenti, tidak ada pergerakan kontainer, ekspor Sulawesi Selatan tidak tumbuh, dan itu bisa mengakibatkan kerugian terbesar bagi Sulawesi Selatan,” tegas Arief.

Arief mengakui kondisi kelangkaan Solar dalam sepekan terakhir telah mulai diantisipasi oleh pelaku usaha. Namun, ia menyebut persoalan di lapangan masih dirasakan karena sebagian pelaku usaha harus mendapatkan Solar dengan harga di atas harga normal.

Ia mengungkapkan dirinya pernah memperoleh Solar dengan harga sekitar Rp12.000 per liter, sementara harga yang disebutnya berada di kisaran Rp6.800 per liter.

Meski demikian, Arief memilih tidak memperluas persoalan harga tersebut dan lebih menekankan perlunya penyelesaian terhadap sistem distribusi.

Menurutnya, dunia usaha memiliki rantai tenaga kerja dan keluarga yang ikut bergantung pada keberlangsungan aktivitas perusahaan.

“Kalau pelaku usaha itu kan sudah ada masyarakat di dalam. Misalnya saya punya karyawan, ada keluarganya. Jadi kalau betul-betul ini kelangkaan Solar menjadi tidak ada solusi, kita tidak tahu. Jangankan Sulawesi Selatan, Indonesia pun akan buntu,” ujarnya.

Arief juga menyinggung faktor eksternal yang dapat memengaruhi kondisi energi global. Namun, ia mengatakan GPEI dalam RDP tersebut memilih memusatkan pembahasan pada persoalan ketersediaan Solar di Sulawesi Selatan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi Indonesia Timur.

GPEI Sulsel, kata Arief, siap memberikan data dari pelaku usaha dan duduk bersama pemerintah, Pertamina, BPH Migas, DPRD, serta pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian.

Ia berharap persoalan Solar dapat segera ditangani sehingga aktivitas transportasi barang, distribusi, pelabuhan, dan ekspor di Sulawesi Selatan tetap berjalan.

“Yang kami perjuangkan bukan kepentingan satu perusahaan atau satu asosiasi, tetapi kelancaran logistik, kelangsungan usaha, stabilitas harga, daya saing ekspor, dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.