LOSARIPOST.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menilai gagasan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah asal Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Maman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu 8 Juli 2026.

Menurutnya, konsep Kampung Haji tidak dimaksudkan sebagai pembangunan kawasan baru di Arab Saudi.

Yang dirancang adalah pemanfaatan kawasan melalui skema sewa jangka panjang sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan jemaah Indonesia.

"Kampung Haji bukan berarti membangun gedung baru. Konsepnya adalah menyewa satu kawasan dalam jangka panjang sehingga bisa dimanfaatkan untuk melayani sekitar 220 ribu jemaah haji Indonesia beserta seluruh kebutuhan pendukungnya," kata Maman.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah harus melakukan penyewaan hotel dan berbagai fasilitas penunjang setiap musim haji. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus bersaing dengan banyak negara untuk memperoleh akomodasi yang memadai, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap biaya maupun mutu pelayanan.

Karena itu, Maman menilai pola sewa jangka panjang akan memberikan kepastian terhadap lokasi penginapan dan fasilitas pendukung setiap tahun.

Selain memudahkan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji, skema tersebut dinilai mampu mengendalikan biaya karena tidak selalu mengikuti fluktuasi harga pasar.

"Kita bisa menyewa kawasan itu selama 10 hingga 20 tahun. Dengan begitu, lokasi hotel dan fasilitasnya sudah pasti sehingga proses penyelenggaraan haji menjadi lebih mudah direncanakan dan lebih efisien," ujarnya.

Maman menambahkan, kawasan tersebut juga dapat dimanfaatkan di luar musim haji, termasuk untuk melayani jemaah umrah. Dengan demikian, aset yang disewa tidak hanya digunakan dalam waktu singkat, tetapi dapat memberikan manfaat sepanjang tahun.

Selain aspek pelayanan, ia melihat konsep Kampung Haji memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional apabila berbagai layanan pendukung, seperti restoran, pusat oleh-oleh, hingga usaha jasa lainnya, dapat dikelola oleh pelaku usaha asal Indonesia.

"Selama ini uang yang dibawa jemaah banyak berputar di luar ekosistem usaha Indonesia. Kalau layanan pendukung itu bisa dikelola oleh pelaku usaha kita sendiri, tentu manfaat ekonominya juga akan kembali dirasakan Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, Maman menegaskan bahwa rencana tersebut masih memerlukan pembahasan bersama DPR RI.

Menurutnya, setiap kebijakan strategis terkait penyelenggaraan ibadah haji harus dikaji secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah serta menjamin tata kelola dan penggunaan anggaran yang efektif.