LOSARIPOST.com - Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung pada periode Juli hingga Oktober 2026. 

Langkah antisipasi dinilai penting untuk menekan risiko kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 29 Juni 2026. 

Ia menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah sebelum dampak musim kering semakin meluas.

Tito meminta kepala daerah segera menggelar koordinasi internal dengan seluruh perangkat terkait, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, hingga instansi yang menangani pengelolaan sumber daya air.

“Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.

Menurut Tito, El Nino berpotensi memicu sejumlah persoalan seperti berkurangnya ketersediaan air dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan maupun lahan. 

Karena itu, kesiapan daerah harus dibangun sejak dini dengan memanfaatkan data dan proyeksi yang telah disusun pemerintah pusat.

Ia menjelaskan pemerintah telah menghimpun informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi di daerah.

Selain penguatan koordinasi di internal pemerintah daerah, para gubernur juga diminta aktif berkomunikasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi maupun pertemuan daring agar seluruh wilayah memiliki langkah penanganan yang selaras.

Tito turut mendorong keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, hingga petugas pemadam kebakaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kering.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, mulai dari penguatan sistem irigasi, program pompanisasi di sektor pertanian, hingga modifikasi cuaca yang akan dijalankan BNPB pada wilayah yang membutuhkan tambahan curah hujan.

Tak hanya itu, pemerintah desa juga diminta mengambil peran dalam upaya pencegahan di lapangan. Tito menilai keterlibatan aparat desa penting untuk mempercepat deteksi dini sekaligus penanganan apabila muncul titik kebakaran di wilayah masing-masing.