LOSARIPOST.com – Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, memastikan berbagai aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan, olahraga, hingga statistik akan diperjuangkan dalam pembahasan di tingkat nasional.

Pernyataan itu disampaikan Andi Muawiyah menyusul pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Sulawesi Selatan. Menurutnya, hasil kunjungan tersebut menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Kunjungan kerja ini kami manfaatkan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Semua masukan yang diterima akan kami bawa ke Komisi X DPR RI sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan di daerah," kata Andi Muawiyah Ramly, dikutip Senin, 27 Juli 2026.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, kunjungan lapangan memberikan gambaran mengenai sejumlah persoalan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.

Mulai dari kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, hingga penguatan kapasitas tenaga pendidik.

Ia menegaskan, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah pusat harus berangkat dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

"Kami ingin kebijakan yang lahir tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, masukan dari guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran," ujarnya.

Andi Muawiyah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan, dan pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan lebih optimal di Sulawesi Selatan.

Kunjungan kerja Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Agenda diawali dengan pertemuan bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis, di antaranya penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, riset, inovasi, serta statistik.

Komisi X DPR RI juga menggelar dialog dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, LLDIKTI Wilayah IX, perguruan tinggi negeri dan swasta, Dewan Pendidikan, PGRI, hingga tokoh-tokoh pendidikan.