LOSARIPOST.com - Ketersediaan beras nasional menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Hingga September 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog disebut mencapai sekitar 4,7 juta ton.

Kondisi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat menghadiri penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Bulukumba, Jumat (18/9/2026).

Bantuan beras yang disalurkan tersebut merupakan alokasi untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Nurdin mengatakan tingginya stok beras yang tersedia di Bulog menunjukkan pemerintah memiliki cadangan pangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melalui program bantuan pangan.

"Alhamdulillah saat ini Bulog telah menyiapkan, menyediakan stok 4,7 juta ton. Daripada stok Bulog itu tertinggi sepanjang Indonesia merdeka," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, informasi mengenai kondisi stok tersebut diperolehnya setelah Komisi VI DPR RI melakukan pembahasan strategis bersama jajaran Bulog beberapa hari sebelumnya.

"Tiga hari yang lalu saya selaku pimpinan Komisi VI DPR RI bersama seluruh anggota Komisi VI diskusi strategis dengan Kabulog di kantor Bulog. Salah satu yang kita bicarakan adalah mengenai ketersediaan pangan nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, cadangan beras yang dikelola Bulog menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Cadangan itu kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bantuan pangan," jelasnya.

Di Bulukumba, Nurdin Halid secara langsung menyaksikan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat penerima manfaat.

Ia mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

"Kami hadir di sini sebagai sebuah kepedulian, menyaksikan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.

Nurdin juga menyapa para penerima bantuan dan berharap beras yang diterima dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan keluarga.

"Kepada penerima manfaat, hari ini hari Jumat, insyaallah berkah. Saya lihat wajah ibu-ibu cerah ceria," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin juga meluruskan mengenai mekanisme penetapan penerima bantuan. Ia menegaskan, Bulog bukan pihak yang menentukan siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan.

Menurutnya, penetapan penerima dilakukan berdasarkan data pemerintah daerah melalui instansi yang menangani urusan sosial.

"Yang menentukan penerima bukan Bulog, tapi Kadis Sosial," tegasnya.

Nurdin mengatakan, keberadaan stok beras dalam jumlah besar tidak hanya berkaitan dengan persediaan di gudang, tetapi juga memastikan pemerintah memiliki kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat.

Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan agenda ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu program pemerintah.

"Ada keputusan pemerintah yang memerintahkan Bulog untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Karena Bapak Presiden Prabowo memiliki program Asta Cita, di situ ada ketahanan pangan agar negara tidak membiarkan satu orang rakyat yang tidak makan karena tidak ada beras," ujarnya.

Menurut Nurdin, cadangan pangan pemerintah harus dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran bantuan pangan secara tepat sasaran.

"Itulah mengapa Bulog menyiapkan bantuan tersebut," katanya.

Berdasarkan data pertengahan September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog berada di kisaran 4,7 juta ton setelah sebagian stok digunakan untuk berbagai program penyaluran pangan pemerintah.

Penyaluran bantuan pangan di Bulukumba untuk alokasi Juli hingga September menjadi salah satu bentuk pemanfaatan cadangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nurdin berharap program bantuan pangan dapat terus berjalan sesuai kebijakan pemerintah dan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan.

"Yang penting bagaimana cadangan pangan ini bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan," pungkasnya.