LOSARIPOST.com – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas akses beasiswa pendidikan tinggi di Bali.

Menurutnya, dukungan pembiayaan pendidikan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Ledia menilai, program beasiswa seperti Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan berbagai skema afirmasi yang dikembangkan pemerintah daerah dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia berharap, dukungan tersebut tidak hanya membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka kembali ke daerah asal untuk mengembangkan potensi lokal dan berkontribusi terhadap pembangunan.

“Karena mereka percaya bahwa ketika beasiswa pendidikan tinggi diberikan, mahasiswanya nanti akan kembali ke daerah dan mengembangkan daerahnya,” ujar Ledia dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Sabtu 10 Oktober 2026.

Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, keberhasilan program beasiswa tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan anggaran. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan juga menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Ledia menilai, pemerintah daerah perlu memiliki perhatian serius terhadap keberlanjutan program beasiswa agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

“Memadai ada, memenuhi persyaratan, tapi kalau tidak ada concern untuk fokus ke sana akan agak sulit,” kata Ledia saat ditemui usai rapat kunjungan kerja yang membahas kondisi terkini pendidikan tinggi di Bali.

Ia menegaskan, kemampuan fiskal daerah perlu diimbangi dengan komitmen kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan begitu, program beasiswa tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak calon mahasiswa yang membutuhkan.

Menurut Ledia, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

“Siapa membantu apa, siapa mengerjakan apa, sehingga nanti akan lebih banyak bisa didorong,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembagian peran yang jelas akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan pendidikan, menentukan sasaran penerima bantuan, serta mengoptimalkan anggaran sesuai kewenangan masing-masing.

Ledia juga membuka peluang adanya skema subsidi silang antardaerah agar keterbatasan kemampuan fiskal tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi.

“Bukan tidak mungkin bisa subsidi silang dengan daerah-daerah lain yang PAD-nya tidak sebesar itu,” tambahnya.

Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, ia berharap pemerintah daerah dapat saling mendukung dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dukungan terhadap perluasan akses pendidikan tinggi juga disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi. Ia menilai, program beasiswa merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan pendidikan dapat membantu mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah menengah.

Gusti Lanang menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali telah menjalankan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang menyasar keluarga kurang mampu. Program tersebut mulai berjalan pada Agustus 2025 dengan melibatkan 26 perguruan tinggi di Bali.

Keterlibatan berbagai perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi calon mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan bantuan pembiayaan. Program SKSS juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM Bali.

Selain pemerintah provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten turut mengembangkan program bantuan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Gianyar telah memberikan beasiswa sejak 2025. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng tengah menyiapkan program Singa Emas yang direncanakan mulai bergulir pada tahun ajaran 2027.

Gusti Lanang juga menyoroti program Beasiswa Nak Badung yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Badung. Program tersebut memberikan prioritas kepada keluarga yang memiliki anak ketiga dan keempat.

Dalam tradisi penamaan masyarakat Bali, anak ketiga umumnya menggunakan nama Nyoman, sedangkan anak keempat menggunakan nama Ketut.

“Yang menjadi spesial satu lagi, kebijakannya adalah bagi yang keluarga memiliki anak Nyoman dan Ketut, anak ketiga dan anak keempat ini. Gara-gara KB, sudah jarang sekarang. Jadi, anak yang ketiga dan keempat itu menjadi prioritas mendapatkan beasiswa tersebut,” katanya.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengembangkan program afirmasi dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Melalui skema yang disesuaikan dengan kondisi lokal, bantuan pendidikan diharapkan dapat menjangkau kelompok sasaran tertentu sekaligus memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kemitraan Universitas Udayana, Made Sucipta, menjelaskan bahwa perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa memperoleh akses pendidikan yang lebih terjangkau.

Ia menyampaikan, Universitas Udayana menyediakan tiga jalur beasiswa untuk mendukung kebutuhan mahasiswa, termasuk bantuan bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa pada program studi dengan jumlah peminat terbatas, tetapi tetap dipertahankan karena memiliki kekhasan dan berperan dalam pelestarian budaya Bali.

Menurut Made Sucipta, keberadaan program studi dengan karakteristik khusus perlu mendapat perhatian agar keberlanjutan pendidikan dan pelestarian kekayaan budaya daerah tetap terjaga.

Universitas Udayana juga memfasilitasi pengurangan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa kurang mampu. Proses tersebut dilakukan melalui verifikasi bersama badan eksekutif mahasiswa untuk membantu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria.

Selain mengoptimalkan program bantuan internal, kampus berupaya memperluas kemitraan dengan pihak swasta, termasuk sektor perbankan, untuk memperoleh dukungan pembiayaan beasiswa.

Kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar sumber pendanaan pendidikan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah maupun kemampuan perguruan tinggi. Upaya memperluas kemitraan juga membuka peluang bagi dunia usaha untuk mengambil bagian dalam peningkatan kualitas SDM melalui dukungan pendidikan.

Berbagai program yang dikembangkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Bali menunjukkan pentingnya kerja sama dalam memperluas akses pendidikan tinggi.

Ledia Hanifa menekankan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi perlu memperkuat koordinasi agar program beasiswa dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pembagian peran yang jelas, pemetaan kebutuhan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dapat menjadi fondasi dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

“Siapa membantu apa, siapa mengerjakan apa,” kata Ledia, menegaskan pentingnya kejelasan tanggung jawab antarpihak dalam mendorong perluasan program bantuan pendidikan.