LOSARIPOST.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan regulasi baru yang mengatur mekanisme kenaikan kelas siswa.

Kebijakan ini direncanakan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028, dengan mempertimbangkan penguasaan materi pelajaran dan perkembangan karakter peserta didik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, aturan tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi dan petunjuk teknis. Pemerintah menargetkan seluruh persiapan selesai sebelum kebijakan mulai diberlakukan di sekolah.

“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Abdul Mu’ti, Sabtu 17 Oktober 2026.

Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan tersebut disiapkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus memastikan peserta didik memiliki kemampuan akademik dan karakter yang memadai.

Ia menjelaskan, mekanisme kenaikan kelas tidak lagi semata-mata dipahami sebagai proses administratif setiap akhir tahun ajaran. Sekolah perlu mempertimbangkan perkembangan kemampuan siswa selama mengikuti pembelajaran.

Melalui aturan yang sedang disiapkan, pemerintah ingin mendorong peserta didik lebih serius dalam menguasai materi pelajaran serta mengembangkan kemampuan diri.

“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ungkapnya.

Abdul Mu’ti menyampaikan, kebijakan tersebut telah dibicarakan dengan Presiden Prabowo Subianto. Tahap selanjutnya adalah menyelesaikan peraturan menteri dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan di satuan pendidikan.

Dokumen tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi sekolah dan guru dalam menerapkan mekanisme kenaikan kelas sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan petunjuk teknis dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan memiliki pedoman yang jelas dan dapat diterapkan secara terarah di lingkungan pendidikan.

Kebijakan ini juga muncul setelah adanya keluhan dari kalangan pendidik mengenai mekanisme kenaikan kelas yang berlaku sebelumnya.

Pemerintah menilai peningkatan capaian akademik siswa perlu didukung pendekatan pembelajaran yang mendorong motivasi dan tanggung jawab dalam belajar.

Meski demikian, penerapan aturan baru tersebut masih menunggu penyelesaian regulasi resmi. Rincian mengenai indikator penilaian, mekanisme evaluasi, serta penerapannya di sekolah perlu merujuk pada peraturan dan petunjuk teknis yang akan diterbitkan pemerintah.

Rencana kebijakan tersebut menempatkan evaluasi kemampuan siswa sebagai salah satu perhatian dalam proses pendidikan. Penguasaan materi akademik dan perkembangan karakter akan menjadi pertimbangan dalam mekanisme kenaikan kelas yang sedang dirancang.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sekaligus membantu sekolah mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik.

Di sisi lain, kesiapan guru dan sekolah dalam menjalankan mekanisme evaluasi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.

Dengan target pemberlakuan pada tahun ajaran 2027/2028, Kemendikdasmen masih memiliki waktu untuk menyelesaikan aturan pelaksana dan mempersiapkan satuan pendidikan menghadapi perubahan mekanisme kenaikan kelas.