LOSARIPOST.com - Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar (UNM) sukses menggelar forum diskusi perdana bertajuk "BE TALK" di Ruang Program Studi Bisnis Digital, Selasa (9/6/2026).

Mengusung tema "Government Program on View: Capitalism, Socialism, and Religion", forum ini membahas dua program strategis pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, melalui tiga perspektif berbeda: sosialisme, agama, dan kapitalisme.

Kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut dihadiri oleh civitas akademika Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga alumni. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Perspektif sosialisme dipaparkan oleh Syahril, dosen FEB UNM. Dalam pemaparannya, ia merujuk pada buku Socialism in Power karya Roland Boer serta mengaitkan Program Koperasi Merah Putih dengan konsep koperasi murni yang digagas oleh Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta.

Sementara itu, Nur Isra Ahmad membedah kedua program tersebut dari perspektif agama. Ia menggunakan pendekatan lima pilar Maqashid Shariah untuk menilai urgensi dan kemaslahatan Program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Merah Putih bagi masyarakat.

Adapun perspektif kapitalisme disampaikan oleh Syamsu Alam. Melalui pendekatan Austrian School of Economics atau Mazhab Austria, ia mengulas sejauh mana intervensi negara dan mekanisme pasar berperan dalam pelaksanaan kedua program tersebut.

Diskusi semakin dinamis ketika sesi tanya jawab berlangsung. Beragam pandangan, baik yang mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah, mengemuka dari peserta. Perbedaan pandangan tersebut justru menjadi bagian penting dalam memperkaya diskursus akademik yang berlangsung.

Melihat tingginya antusiasme peserta serta kualitas diskusi yang berkembang, Program Studi Bisnis Digital UNM berencana menjadikan "BE TALK" sebagai agenda rutin. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang dialektika akademik yang terus merespons berbagai isu kebijakan publik secara ilmiah, kritis, dan multiperspektif.