LOSARIPOST.com – Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan guna memperkuat kondisi keuangan badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.

Dana ini akan dicairkan secara bertahap pada Oktober dan November 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pencairan tahap pertama sebesar Rp10 triliun dilakukan pada Oktober 2026. Sementara itu, Rp10 triliun berikutnya dijadwalkan cair pada November 2026.

Kebijakan penambahan anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026.

Suahasil mengungkapkan, tambahan dana ini diperlukan untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan agar operasional layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan.

"Telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2026, yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Cair bulan ini Rp10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi Rp10 triliun," ujar Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026.

Menurut dia, dukungan anggaran dari pemerintah dibutuhkan agar BPJS Kesehatan tetap mampu memenuhi kewajibannya, terutama dalam membayar klaim kepada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pemerintah, kata Suahasil, ingin memastikan persoalan keuangan yang dihadapi BPJS Kesehatan tidak mengganggu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

"BPJS Kesehatan defisit, lalu kemudian kita lihat bahwa supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan," jelasnya.

Selain tambahan dana Rp20 triliun tersebut, pemerintah selama ini menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Suahasil menyebutkan, anggaran pemerintah untuk program PBI mencapai sekitar Rp47 triliun.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga mengandalkan penerimaan dari iuran peserta untuk membiayai penyelenggaraan program JKN.

Namun, kebutuhan pembiayaan yang ada membuat tambahan dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga kecukupan dana.

Dengan adanya suntikan baru tersebut, total dukungan anggaran pemerintah untuk BPJS Kesehatan, termasuk pembiayaan PBI, diperkirakan mencapai Rp67 triliun hingga Rp68 triliun.

"Jadi ibaratnya tuh, dari APBN-nya sekarang ada Rp47 triliun untuk PBI plus dan Rp20 triliun untuk suntikan. Jadi kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi Rp67-Rp68 triliun," papar Suahasil.

Tambahan anggaran ini diharapkan dapat membantu BPJS Kesehatan menjaga stabilitas keuangannya, sekaligus memastikan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan berlangsung lancar.

Pemerintah juga berharap dukungan tersebut dapat menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN di seluruh Indonesia.