LOSARIPOST.com – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan penggunaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Hal itu disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu, 25 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.

Munafri, yang akrab disapa Appi, mengatakan penyusunan APBD harus dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menyusun komposisi pendapatan dan belanja daerah.

"APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat," kata Appi.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, memiliki indikator manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup warga, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

"Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Appi juga mengingatkan agar pola penyusunan anggaran tidak lagi berorientasi pada kebutuhan internal organisasi. Belanja daerah, kata dia, harus lebih banyak diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata dan menyentuh kepentingan masyarakat.

Selain itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan.

Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha perlu diperluas agar program prioritas tetap dapat berjalan.

"Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal," tuturnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperoleh masukan terkait praktik-praktik terbaik dalam tata kelola anggaran.

Appi pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum diskusi bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami berharap tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.