LOSARIPOST.com - Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan seluruh kekuatan politik, termasuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. 

Langkah itu ditunjukkan melalui pertemuan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dengan Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen di Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat, 26 Juni 2026.

Koalisi tersebut terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan agenda memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik dalam mendukung program pembangunan kota.

Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan audiensi dilakukan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus menyampaikan dukungan terhadap agenda pemerintahan yang sedang dijalankan.

“Kami hadir untuk memperkuat komunikasi dan mendukung program-program Pak Wali Kota agar bisa berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Izhar.

Menurut dia, partai non-parlemen juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman terhadap kebijakan yang tengah dijalankan.

Izhar menyebut pihaknya siap ikut menyosialisasikan program pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kadang masyarakat belum memahami secara utuh tujuan sebuah kebijakan. Di situ kami ingin hadir membantu menjelaskan agar informasi yang diterima lebih utuh,” katanya.

Ia menambahkan dukungan tersebut juga mencakup program penataan kota yang saat ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar, termasuk penataan kawasan dan aktivitas pedagang kaki lima.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi menilai pembangunan daerah tidak dapat dijalankan pemerintah secara sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, termasuk partai politik dan kelompok masyarakat.

“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat karena tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri,” kata Appi.

Menurutnya, kekuatan jaringan partai politik hingga tingkat bawah dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan program pemerintah sekaligus membangun pemahaman publik.

Appi menegaskan bentuk kolaborasi yang dibangun tidak sekadar komunikasi politik, tetapi juga harus menghasilkan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Yang penting program yang dibangun bersama harus punya unsur pemberdayaan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan pendekatan komunikasi secara langsung kepada masyarakat dinilai lebih efektif dalam menjelaskan tujuan kebijakan, termasuk program penataan kota yang saat ini tengah berjalan.

Appi juga mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi pelaku usaha yang terdampak program penataan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Menurut dia, relokasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara serentak sehingga kawasan baru dapat langsung tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Di akhir pertemuan, Appi berharap kolaborasi dengan partai non-parlemen dapat memperkuat komunikasi publik dan mempercepat realisasi berbagai program pembangunan di Kota Makassar.