LOSARIPOST.com – Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyaluran seragam sekolah gratis bagi seluruh peserta didik baru jenjang SD dan SMP dapat diselesaikan paling lambat pada awal September 2026. 

Saat ini, proses pelaksanaan program telah memasuki tahap jasa penjahitan setelah pengadaan kain lebih dulu dirampungkan.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menjelaskan adanya penyesuaian jadwal penyelesaian program karena seluruh tahapan pengadaan wajib mengikuti mekanisme yang diatur dalam regulasi pemerintah. 

Menurutnya, keterlambatan sekitar satu bulan tidak mengurangi komitmen Pemkot untuk menuntaskan program tersebut.

"Target kami paling lambat awal September seluruh proses sudah selesai. Memang ada pergeseran jadwal sekitar satu bulan karena setiap tahapan harus mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa. Prosesnya terus kami pantau agar berjalan sesuai rencana," ujar Andi Zulkifly di Media Center Balai Kota Makassar, Jumat, 17 Juli 2026.

Ia menerangkan, pola pengadaan seragam tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Pemerintah memisahkan pengadaan kain dengan jasa penjahitan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM di sektor konveksi dan penjahit lokal untuk ikut berpartisipasi.

Meski demikian, Andi Zulkifly menegaskan seluruh pelaku usaha yang terlibat tetap harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan pengadaan pemerintah, di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta klasifikasi usaha yang sesuai.

"Kami ingin memberdayakan penjahit UMKM di Makassar, tetapi seluruh proses tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya akuntabel," katanya.

Program seragam gratis tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dan menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan Dinas Pendidikan. Seluruh siswa baru SD dan SMP dipastikan menerima bantuan seragam sekolah.

Pada tahap awal, setiap siswa akan memperoleh satu stel seragam. Pemerintah Kota Makassar juga berencana menambah satu stel lagi melalui APBD Perubahan apabila kemampuan anggaran memungkinkan.

Selain itu, Pemkot Makassar menerapkan skema kontrak payung dalam pengadaan tahun ini. Skema tersebut digunakan untuk menjaga kepastian harga dan volume selama masa pelaksanaan sehingga tidak terjadi perubahan biaya di tengah proses distribusi seragam kepada para siswa.