LOSARIPOST.com – Masa depan Munafri Arifuddin alias Appi di Partai Golkar mulai menjadi bagian dari kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.

Bukan tanpa alasan. Appi memiliki rekam jejak elektoral sekaligus pengalaman mengonsolidasikan mesin politik Golkar di Kota Makassar.

Ketika memimpin DPD II Partai Golkar Makassar, partai berlambang pohon beringin itu berhasil menambah perolehan kursinya di DPRD Makassar dari lima kursi pada Pemilu 2019 menjadi enam kursi pada Pemilu 2024.

Golkar Makassar juga mengumpulkan 97.209 suara pada Pileg 2024 dan berada di posisi kedua dalam perolehan suara partai di DPRD Makassar.

Pada pemilu yang sama, Appi secara personal mencatat perolehan 29.802 suara saat maju sebagai calon anggota DPRD Sulsel dari Dapil Sulsel 1 atau Makassar A. Perolehan itu menjadikannya sebagai caleg Golkar dengan suara tertinggi di dapil tersebut.

Kini, posisi Appi sudah berubah.

Ia tidak lagi hanya berstatus sebagai elite partai atau calon legislatif. Appi merupakan Wali Kota Makassar setelah memenangkan Pilkada Makassar dan dilantik pada Februari 2025.

Perubahan posisi tersebut membuat kalkulasi mengenai masa depan politiknya di Golkar menjadi semakin menarik.

Direktur Profetik Institute, Dr Muhammad Asratillah, menilai Golkar perlu memperhitungkan konsekuensi politik jika Appi memilih meninggalkan partai.

Pandangan itu disampaikan Asratillah dalam diskusi di Graha Pena Makassar, Senin 21 September 2026.

Diskusi tersebut juga menghadirkan akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Rahmat Muhammad.

Menurut Asratillah, posisi Appi saat ini memiliki bobot politik yang lebih besar dibandingkan ketika dirinya memimpin Golkar Makassar maupun maju sebagai caleg pada Pemilu 2024.

"Pak Appi sekarang sudah bukan orang biasa dalam konteks politik lokal. Beliau sudah memiliki muatan politik yang jauh lebih besar. Apa muatannya? Beliau sekarang adalah wali kota," kata Asratillah.

Karena itu, ia menilai keputusan Appi untuk bertahan atau keluar dari Golkar bukan sekadar persoalan perpindahan kader.

"Partai Golkar rugi jika Pak Appi hengkang. Ini pilihan politik," ujarnya.

Asratillah mengatakan capaian Golkar Makassar pada Pileg 2024 perlu dilihat bersama dengan jaringan politik yang berhasil dikonsolidasikan Appi.

Menurutnya, enam kursi yang diraih Golkar Makassar tidak hanya berkaitan dengan struktur formal partai, tetapi juga jejaring politik yang bekerja dalam memenangkan kandidat-kandidat Golkar.

Karena itu, jika Appi berpindah partai, terdapat kemungkinan sebagian jaringan politik yang selama ini berada di sekelilingnya ikut bergerak.

"Kalau misalnya Partai Golkar Makassar itu mendapatkan enam kursi dari jejaring tim politik Pak Appi yang dimasukkan ke Golkar, lalu Pak Appi berpindah ke partai lain, ya maka kemungkinan besar ikut pindah. Dan saya tahu gerbong ini cukup loyal terhadap Pak Appi," katanya.

Namun, Asratillah tidak menyebut perpindahan tersebut sebagai sesuatu yang otomatis terjadi. Ia menempatkannya sebagai potensi yang perlu diperhitungkan dalam kalkulasi politik Golkar.

Menurut dia, mempertahankan capaian enam kursi pada Pemilu 2029 masih memungkinkan, tetapi membutuhkan konsolidasi yang lebih kuat jika dukungan jaringan Appi tidak lagi berada di dalam struktur Golkar.

"Jika Pak Appi pindah, saya pikir agak sulit Golkar Makassar mempertahankan enam kursi. Bisa, tapi perlu effort yang agak lebih untuk mempertahankan angka enam kursi," ujarnya.

Posisi Appi sebagai Wali Kota Makassar juga menjadi faktor lain yang ikut diperhitungkan.

Sebelum menjadi wali kota, Appi telah memiliki pengalaman dalam kontestasi legislatif dan memimpin Golkar Makassar.

Kini, ia memegang jabatan kepala daerah di kota dengan jumlah pemilih besar dan posisi strategis dalam peta politik Sulawesi Selatan.

Kondisi tersebut membuat modal politik Appi dinilai tidak lagi sama dengan ketika menghadapi Pileg 2024.

Asratillah menyebut Makassar akan tetap menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan partai-partai politik menjelang Pemilu 2029.

"Makassar ini akan menjadi perebutan dari partai-partai besar, terutama partai berkuasa, karena barometer kemenangan di Sulawesi Selatan," tuturnya.

Menurut dia, posisi Makassar sangat strategis dalam peta politik Sulsel.

"Jantung lokasi pertarungan politik di Sulawesi Selatan. Menguasai Makassar berarti menguasai Sulawesi Selatan," tambah Asratillah.

Dengan posisi tersebut, keputusan politik Appi ke depan berpotensi menjadi salah satu bagian dari dinamika perebutan pengaruh politik di Makassar.

Meski demikian, Asratillah menilai Appi masih memiliki waktu untuk menentukan langkah politiknya.

"Untuk kondisi sekarang, saya rasa pilihan di tangan Pak Appi. Momentum politik menuju 2029 masih cukup panjang," katanya.

Akademisi Unhas, Dr Rahmat Muhammad, melihat dinamika mengenai posisi Appi di Golkar perlu dibaca secara lebih luas.

Menurut Rahmat, bertahan atau berpindah partai merupakan keputusan politik yang selalu memiliki kalkulasi.

"Soal hengkang atau tidak, itu yang saya katakan apakah seseorang pergi untuk benar-benar tidak kembali, atau pergi tetapi masih membuka kemungkinan untuk kembali, semuanya tentu memiliki kalkulasi," kata Rahmat.

Ia mengatakan posisi seorang aktor politik dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain ketokohan, kolektivitas, ruang politik dan momentum.

Karena itu, kemungkinan Appi meninggalkan Golkar tidak cukup dibaca hanya sebagai perpindahan seorang kader.

Ada modal politik, jaringan serta basis dukungan yang ikut menjadi bagian dari kalkulasi.

"Itu bukan sekadar soal dari satu partai ke partai lain. Di dalamnya ada modal politik yang ikut dibawa," ujarnya.

Rahmat juga menilai status Appi sebagai Wali Kota Makassar menjadi variabel penting.

Jabatan kepala daerah memberikan ruang politik yang berbeda dibandingkan posisi Appi ketika maju sebagai calon anggota legislatif pada 2024.

Namun, menurut Rahmat, perjalanan menuju Pemilu 2029 masih panjang. Karena itu, seluruh aktor politik masih memiliki ruang untuk menghitung perkembangan situasi.

"Yang lebih penting adalah membaca momentum, menghitung konsekuensi, dan melihat bagaimana posisi politik itu berkembang ke depan," katanya.

Perjalanan politik Appi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa relasinya dengan Golkar memiliki rekam jejak elektoral.

Pada Pileg 2024, Appi memperoleh 29.802 suara dan terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel dari Dapil Sulsel 1.

Di tingkat Kota Makassar, Golkar di bawah kepemimpinannya meningkatkan perolehan kursi dari lima menjadi enam.

Setahun setelah itu, Appi memasuki babak baru dengan memenangkan Pilkada Makassar dan kemudian dilantik sebagai wali kota.

Rangkaian tersebut membuat posisi Appi dan Golkar sama-sama memiliki modal politik yang perlu diperhitungkan.

Bagi Golkar, tantangannya adalah menjaga mesin partai dan capaian elektoral yang telah diperoleh.

Sementara bagi Appi, posisi sebagai wali kota memberinya ruang untuk menentukan arah perjalanan politik berikutnya.

Di tengah kepemimpinan baru Golkar Sulsel dan semakin dekatnya tahapan menuju Pemilu 2029, dinamika hubungan Appi dengan partai berlambang pohon beringin itu pun masih terbuka.

Satu hal yang jelas, peta politik Makassar menjelang 2029 tidak hanya akan ditentukan oleh struktur partai, tetapi juga oleh bagaimana para figur dengan modal elektoral kuat mengambil posisi dan membangun kembali konsolidasi politiknya.