LOSARIPOST.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih tidak mempermasalahkan wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang tengah dibahas untuk Pemilu 2029.

Pembahasan mengenai besaran PT masih berlangsung di DPR RI. Hingga kini, partai politik belum mencapai kesepakatan mengenai angka yang akan diterapkan. Sejumlah usulan yang muncul berada pada kisaran 4 hingga 7 persen.

Jokowi mengatakan berapa pun angka yang nantinya disepakati tidak menjadi persoalan baginya.

"Mau 5 oke, mau 6 oke, mau 7 oke, mau 8 oke," ujar Jokowi, Jumat 25 September 2026.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan PT terhadap peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menembus parlemen, Jokowi enggan berspekulasi.

Menurutnya, angka ambang batas untuk Pemilu 2029 hingga kini belum ditetapkan.

"Ya ambang batasnya berapa? Kan belum diputuskan," katanya.

Jokowi kemudian menyinggung posisi PSI yang hingga Pemilu 2024 belum berhasil mendapatkan kursi di DPR RI. Partai tersebut saat ini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

Menurut Jokowi, PSI masih berada dalam tahap membangun basis dukungan untuk memperkuat posisinya di tengah persaingan politik nasional.

"PSI ini kan masih nonparlemen. Jadi yang paling penting ya semuanya bekerja keras," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga memilih menyerahkan pembahasan dan penetapan ambang batas parlemen kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersebut.

Jokowi menyebut keputusan mengenai besaran PT merupakan ranah DPR bersama pemerintah.

"Serahkan saja lah ke DPR, ke fraksi-fraksi yang ada di DPR, kepada pemerintah. Nanti kan yang memutuskan beliau-beliau," tuturnya.

Menurut Jokowi, tidak ada angka tertentu yang perlu dipersoalkan selama keputusan yang diambil nantinya dinilai sesuai dengan kepentingan negara.

"Saya kira berapa pun baik. Yang terbaik untuk negara ini," kata Jokowi.

Pembahasan mengenai parliamentary threshold menjadi salah satu bagian dari penyusunan regulasi Pemilu 2029.

Besaran ambang batas tersebut akan menentukan persentase minimum perolehan suara nasional yang harus diraih partai politik untuk memperoleh kursi di DPR RI.