LOSARIPOST.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh skor tertinggi dalam survei evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan.

Dalam survei tersebut, Purbaya memperoleh skor 291. Posisi berikutnya ditempati Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 140, disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan skor 127.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memaparkan hasil survei tersebut secara daring pada Minggu 11 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, penilaian terhadap Purbaya dilakukan sebelum perombakan atau reshuffle di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Menteri yang terbaik, memang pada saat itu surveinya dilakukan sebelum adanya reshuffle dari Kementerian Keuangan. Maka di situ adalah Purbaya nomor satu. Kemudian yang kedua itu Amran, nah yang ketiga itu AHY, keempat Sjafrie,” ujar Bhima.

Berdasarkan hasil survei, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menempati posisi berikutnya dengan skor 12. Selanjutnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memperoleh skor 11 dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapatkan skor 8.

Adapun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra masing-masing memperoleh skor 6.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan skor 5, disusul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan skor 4.

Survei Celios dan Kabinet Bayangan ini melibatkan 1.271 responden yang terdiri atas 129 responden ahli dan 1.142 responden dari masyarakat umum.

Pengumpulan data dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Responden dari masyarakat umum dijaring menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, sedangkan responden ahli dipilih menggunakan metode snowball sampling.

Dengan metode tersebut, hasil survei menggambarkan penilaian dari responden yang terlibat dan tidak dapat secara langsung dianggap mewakili seluruh masyarakat Indonesia secara statistik.

Skor yang diperoleh masing-masing menteri merupakan hasil evaluasi berdasarkan metodologi survei tersebut.

Karena itu, hasilnya perlu dibaca sesuai cakupan responden dan periode pengumpulan data, serta tidak menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai keseluruhan kinerja kementerian.