LOSARIPOST.com – Dorongan agar Joko Widodo (Jokowi) segera menempati posisi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai mengemuka di internal partai.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI mengaku menerima banyak permintaan dari kader agar mantan Presiden ke-7 RI tersebut segera dilantik ke posisi itu.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengungkapkan, desakan tersebut terus diterima oleh pengurus pusat.

Meski demikian, hingga Senin 19 Oktober 2026, belum ada pembicaraan khusus dengan Jokowi mengenai usulan tersebut.

Ali menegaskan, aspirasi kader itu belum menjadi keputusan resmi partai. DPP PSI juga belum memasukkannya ke dalam agenda organisasi, termasuk dalam rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang direncanakan berlangsung pada November mendatang.

“Satu fakta bahwa hari ini DPP begitu banyak menerima desakan, meminta Pak Jokowi untuk segera masuk sebagai Ketua Dewan Pembina di partai ini,” kata Ali di Kantor DPP PSI, Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.

Menurut Ali, permintaan dari kader tersebut masih sebatas aspirasi yang berkembang di internal partai. DPP belum menggelar pertemuan khusus dengan Jokowi untuk membahas kemungkinan pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Namun secara resmi DPP belum bertemu dengan beliau dan belum memasukkan sebagai agenda,” ujarnya.

Di tengah berkembangnya usulan tersebut, PSI tengah mempersiapkan Rapimnas yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 November 2026. Agenda itu direncanakan berlangsung bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun partai.

Ali menyebut, Rapimnas dan perayaan hari jadi PSI akan menjadi bagian dari agenda nasional partai. Namun, ia belum memerinci seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam momentum tersebut.

“Sekaligus ulang tahun partai dan Rapimnas di Surabaya. Itu momen nasional. Rangkaiannya seperti apa, nanti teman-teman media akan saksikan sendiri beberapa agenda menarik yang disiapkan panitia,” kata Ali.

Rapimnas November mendatang menjadi salah satu agenda partai yang akan berlangsung di tengah menguatnya aspirasi tersebut, meski DPP belum memastikan apakah usulan itu akan dibahas dalam forum nasional tersebut.