LOSARIPOST.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.

Dia menyoroti penilaian terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memperoleh skor minus 159, terendah dalam survei tersebut.

Menurut Idrus, penilaian terhadap kinerja seorang menteri seharusnya tidak hanya didasarkan pada skor survei atau persepsi publik. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan capaian program, realisasi investasi, penerimaan negara, serta dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Ia menilai, berbagai indikator tersebut perlu dikaji secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan mengenai kinerja seorang pejabat negara.

“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya,” kata Idrus, Selasa 13 Oktober 2026.

Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja kementerian perlu melihat proses pelaksanaan program sekaligus hasil yang dicapai.

“Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” lanjutnya.

Idrus kemudian menyoroti sejumlah data capaian sektor ESDM yang menurutnya perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja kementerian yang dipimpin Bahlil.

Berdasarkan data dalam bahan pemberitaan, realisasi investasi sektor ESDM pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain investasi, sektor ESDM mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 108,56 persen dari target awal.

Produksi minyak bumi juga tercatat sebesar 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 605.000 barel per hari.

Bagi Idrus, data tersebut perlu diperhitungkan dalam pembahasan mengenai kinerja Kementerian ESDM. Ia mempertanyakan parameter yang digunakan CELIOS dalam memberikan penilaian terhadap Bahlil.

“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya.

Meski demikian, capaian investasi, penerimaan negara, dan produksi minyak merupakan sebagian dari indikator kinerja sektor energi. Penilaian yang menyeluruh juga perlu memperhatikan aspek lain, seperti ketahanan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Idrus juga mengingatkan pentingnya transparansi metodologi dalam pelaksanaan survei. Menurutnya, survei publik merupakan salah satu instrumen untuk mengukur persepsi masyarakat, tetapi hasilnya perlu disertai penjelasan mengenai metode, indikator, dan proses analisis yang digunakan.

“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus.

Namun, ia menilai kredibilitas survei perlu dijaga melalui penerapan metodologi yang jelas dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” tuturnya.

Dalam evaluasi yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor minus 158. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat skor minus 103.

Ketiga nama tersebut masuk dalam daftar menteri dengan penilaian terendah berdasarkan hasil survei CELIOS dan Kabinet Bayangan yang dipaparkan pada Minggu 11 Oktober 2026.

Idrus menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, menurutnya, kritik dan evaluasi terhadap pejabat publik harus didasarkan pada data yang jelas serta ukuran yang dapat diuji.

Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap hasil evaluasi yang menempatkan Bahlil pada posisi terbawah.

“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata Idrus.

Ia kemudian menegaskan bahwa survei seharusnya tidak digunakan untuk menyamarkan kepentingan tertentu melalui penilaian yang tidak disertai penjelasan memadai.

“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” tambahnya.

Menurut Idrus, keterbukaan metodologi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami dasar penilaian dan menilai apakah kesimpulan survei sesuai dengan data yang digunakan.

Di sisi lain, hasil survei tersebut merupakan gambaran penilaian responden berdasarkan metode yang diterapkan penyelenggara. Skor yang diperoleh tidak dengan sendirinya menjadi ukuran tunggal untuk menilai keseluruhan kinerja seorang menteri.