LOSARIPOST.com – Pemerintah Kota Makassar mulai mempersiapkan pelaksanaan program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang ditetapkan pemerintah pusat.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan sehingga penyalurannya menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin, 27 Juli 2026.

Dalam arahannya, Appi sapannya menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan.

Ia mengimbau warga agar menerima petugas atau agen pendata yang datang ke rumah serta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program ini dengan menerima petugas pendata dan memberikan jawaban yang benar serta jujur. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang diberikan masyarakat," katanya.

Appi menjelaskan, pendataan menjadi tahapan penting dalam memperbarui data penerima bantuan sosial sehingga kebijakan pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif.

"Jangan khawatir ketika didatangi petugas. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Dia menilai digitalisasi bansos tidak sekadar mengubah sistem pendataan dari manual ke digital, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki kualitas basis data sosial secara menyeluruh.

Karena itu, Appi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

"Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Seluruh perangkat daerah harus mengambil peran agar pelaksanaan piloting berjalan maksimal," tegasnya.

Ia juga menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera melakukan koordinasi lanjutan bersama kepala OPD, camat, dan lurah guna menyusun strategi pelaksanaan, pembagian tugas, serta penanggung jawab di setiap wilayah.

Menurut Appi, keterlibatan aparat kewilayahan sangat penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Selain penguatan koordinasi, Munafri meminta sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif agar warga memahami tujuan program tersebut.

Ia menegaskan, masyarakat perlu diberikan penjelasan bahwa pendataan dilakukan untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan, bukan untuk tujuan lain.

"Sosialisasi harus dilakukan secara persuasif sehingga masyarakat memahami manfaat program ini dan tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan," katanya.

Makassar sendiri menjadi salah satu dari 43 kabupaten dan kota di Indonesia yang dipilih pemerintah pusat sebagai daerah percontohan implementasi digitalisasi bantuan sosial.

Penunjukan tersebut, menurut Appi, menjadi peluang bagi Pemkot Makassar untuk membangun sistem pendataan sosial yang lebih terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap hasil pendataan nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

"Keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi dari kemampuan kita memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan tahapan pelaksanaan saat ini difokuskan pada pembentukan ribuan agen pendamping yang akan bertugas membantu proses pendataan masyarakat.

"Agen pendamping akan membantu pendataan seluruh warga sehingga sekitar 436 ribu kepala keluarga di Kota Makassar dapat terdata, mulai dari desil 1 hingga desil 10," kata Aria.