LOSARIPOST.com – Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan penataan birokrasi pada awal 2026 sebagai langkah memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik. 

Penyegaran ini menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari camat hingga pejabat administrator dan pengawas di lingkup OPD.

Rotasi jabatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Setiap penempatan aparatur sipil negara didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, rekam jejak kinerja, serta integritas, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik maupun kepentingan pribadi.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan bukan bentuk hukuman ataupun penilaian negatif terhadap ASN. Menurutnya, seluruh proses berjalan objektif dan profesional sebagai bagian dari dinamika organisasi pemerintahan.

“Tidak ada istilah mutasi berjamaah atau kepentingan tertentu. Semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi dan berkontribusi,” ujar Munafri.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (6/2/2026). 

Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemkot Makassar.

Dalam rotasi kali ini, tidak ada pejabat yang dinonjobkan. Seluruh pergeseran murni berupa penyesuaian dan penempatan ulang pejabat pada posisi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi masing-masing.

Munafri menyampaikan apresiasi kepada para camat yang mengalami pergeseran jabatan. Ia menilai para camat tersebut merupakan figur-figur terbaik yang telah menunjukkan kinerja positif selama memimpin wilayahnya.

“Ini bukan soal naik atau turun jabatan. Ini soal menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat agar pelayanan publik semakin kuat,” katanya.

Sebanyak 106 pejabat administrator dan pengawas resmi dilantik dalam mutasi perdana tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 13 camat mengalami rotasi maupun promosi. 

Camat-camat baru diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan wilayah yang responsif, tegas, dan tetap humanis dalam merespons persoalan masyarakat.

Munafri menekankan pentingnya kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat kota hingga kelurahan, dalam menjalankan program prioritas Pemkot Makassar. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara parsial.

“Semua harus bergerak bersama, saling mendukung, dan satu irama. Program prioritas tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk fokus mengimplementasikan program unggulan MULIA sebagai arah kebijakan utama pemerintah kota. 

Program tersebut menjadi fondasi peningkatan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang profesional serta berintegritas.

Munafri menambahkan, camat yang baru dilantik akan menjalani masa evaluasi selama enam bulan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penilaian lanjutan terhadap kinerja masing-masing pejabat.

“Kalau enam bulan ke depan kinerjanya baik, silakan lanjut. Kalau tidak, tentu akan ada evaluasi,” ujarnya.

Selain camat, Munafri juga menyoroti peran strategis pejabat administrasi, khususnya di bidang perencanaan, keuangan, dan umum. Menurutnya, jabatan tersebut menjadi penopang utama agar roda organisasi berjalan tertib dan akuntabel.

Ia mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga integritas, memahami batas hak dan kewajiban, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan. Pengawasan pemerintahan yang semakin ketat, kata dia, menuntut aparatur bekerja jujur dan profesional.

“Integritas adalah fondasi. Tanpa itu, sistem tidak akan berjalan. Jangan pernah mengambil yang bukan hak dan jangan lalai menjalankan kewajiban,” tegas Munafri.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menambahkan, pelantikan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja adaptif, loyal, dan mengedepankan kolaborasi.

“Pelantikan ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam mutasi perdana 2026 tersebut, Pemkot Makassar melantik 13 camat baru, sementara camat sebelumnya dipromosikan ke jabatan sekretaris dinas, kepala bagian, dan kepala bidang di sejumlah OPD. 

Penataan birokrasi ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kota Makassar.